KPK Temukan Calo Gentayangan di Dishub Jaktim

JAKTIM, MP - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pertemuan dengan Gubernur dan lima Walikota DKI Jakarta pada pagi ini.
Pertemuan dimaksudkan guna memaparkan pola pelayanan publik di instansi pemerintahan yang masih dinilai buruk.

"Kita akan paparkan kepada Gubernur dan Walikota mengenai kelemahan sistem pelayanan publik di Jakarta," tegas Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar.

Seperti diketahui, kemarin KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah instansi layanan publik seperti kantor walikota. Hasilnya, cukup mengecewakan.

"Minggu lalu kami di Dinas Perhubungan Jakarta Timur, di sana masih banyak calo. Yang lebih parah, ada aparat yang ikut bermain menawarkan jasa pengurusan dokumen secara cepat," papar dia.

Dalam sidak di beberapa tempat antara lain kantor Walikota, Kantor Penataan dan Pengawasan Bangunan serta Badan Pertahanan Nasional, KPK menyimpulkan pelayanan publik di Jakarta masih perlu dibenahi. "Harus ada perbaikan layanan publik, penertiban aset, pengelolaan anggaran, serta kedisiplinan pejabatnya," jelasnya.

Menurutnya, perbaikan layanan publik penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintah yang baik. Selain itu, kata dia, indeks persepsi korupsi ditentukan oleh bagaimana layanan publik berjalan dengan baik.

Bila dalam waktu sebulan, aparatur pejabat publik tetap tidak berubah dalam pengelolaan layanan publik di instansinya, maka KPK tak segan bertindak tegas. "Kita akan lakukan penindakan seperti di Bea Cukai, Tanjung Priok," tegasnya.(oz/*)