20 Bangunan di Lahan KBT Dibongkar

JAKARTA, MP - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur, Senin (30/11), membongkar 20 bangunan warga di atas lahan trace basah Kanal Banjir Timur (KBT), di RW 11 Pondokkopi, Durensawit, Jakarta Timur. Pembongkaran ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaikan proyek KBT yang ditargetkan rampung akhir 2009 ini.

Dengan mengerahkan tiga unit alat berat, 20 bangunan yang telah dibayar ganti rugi tersebut diratakan dengan tanah. "Berdasarkan data yang ada, 20 bangunan yang masih berdiri di trace basah KBT harus dibongkar, apalagi ganti rugi telah dibayar," jelas Arifin Ibrahim, Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jaktim didampingi Sekretariat P2T, Eka Darmawan.

Diakuinya, P2T Jaktim telah melakukan pembayaran ganti rugi terhadap bangunan, khususnya yang berada di trace basah KBT tersebut. Karena itu, sebagian warga telah pindah ke lokasi lain sebelum bangunannya dihancurkan oleh alat berat. ”Sebagian warga memang sudah pindah terlebih dahulu sebelum dibongkar. Karena pihak kelurahan setempat telah memberitahukan perihal pembongkaran ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jaktim, Tiangsa Surbakti, menambahkan sebanyak 160 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan untuk menjaga selama proses pembongkaran berlangsung. Hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

”Petugas Satpol PP hanya bertugas membantu mengangkut barang-barang warga yang belum sempat berkemas. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk menjaga hingga proses pembongkaran selesai untuk menghindari adanya warga yang menentang proses penyelesaian KBT di Jaktim ini,” tambahnya. (red/*bj)

Gudang Konveksi di Pulo Gadung Terbakar

JAKARTA, MP - Gudang konveksi di Jalan Rawa Gelang 1 kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur diamuk si jago merah, Senin (30/11). Tidak ada korban jiwa. Saat ini, pemadaman masih berlangsung.

"Api belum berhasil dipadamkan. Lebih dari 3000 meter telah terbakar," kata Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Jakarta Timur, Senin (30/11).

Kantor dinas pemadam kebakaran Jakarta Timur mendapat laporan kebakaran sekitar pukul 06.00 WIB. "Delapan belas unit pemadam kebakaran sudah diterjunkan ke lokasi kejadian," kata Sumarto, petugas pemadam kebakaran jakarta Timur.

Diduga Mesin Pendingin

Untuk sementara penyebab kebakaran gudang di Jalan Rawa Gelam I/6 kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur diduga berasal dari mesin pendingin yang berada di gudang coklat Cadburry.

"Dugaan sementara dari mesin pendingin di gudang coklat Cadburry," kata kepala suku dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana Jakarta Timur, Munadi, Senin (30/11).

Api yang mulai berkobar sejak pukul 06.00 WIB sulit dipadamkan karena barang-barang di gudang berasal dari bahan sintetis dan coklat. Lebih dari tiga jam, petugas pemadam kebakaran belum berhasil memadamkan api. Sebanyak 18 unit pemadam diterjunkan ke lokasi.

Bangunan gudang ini diisi oleh lima perusahaan, antara lain Pikarin Jaya Abadi, Coklat Cadburry, Intermode, Jaya Gemilang, dan Stock Center. Menurut Munadi, bangunan seluas kurang lebih 3.150 meter persegi tersebut hancur total. "Dinding-dindingnya roboh. Kemungkinan tidak bisa lagi digunakan," ujarnya.

Saat petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi, api sudah membesar. Beruntung saat itu karyawan belum masuk. Menurut petugas keamanan gudang, Joko Wijono, sebenarnya api mulai menyala sekitar pukul 05.45 WIB. "Tapi saya dapat laporan dari pusat api jam enam pagi," ujarnya.

Dua orang satpam gudang, Arifin dan Firman serta petugas kebersihan bernama Kuat sudah dijadikan saksi terkait peristiwa ini. "Mereka sudah dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan," kata Kepala Polsek Pulo Gadung, Komisaris Yudhi Sulistianto Wahid di lokasi. (red/*tif)

Rehab Gedung SDN 01 Lubang Buaya Gunakan Material Bekas

JAKARTA, MP - Rehab berat gedung SDN Lubang Buaya 01, Jakarta Timur, yang menelan anggaran Rp 1,1 miliar, menuai pertanyaan. Sebab, pihak kontraktor yakni PT GGL, hanya memasang material bekas bangunan lama. Alasannya, anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Proyek ini dikerjakan sejak 16 Oktober 2009 lalu.

Gedung berlantai dua ini digunakan untuk dua sekolah, yakni SDN Lubang Buaya 01 dan 02. Ironisnya, kepala sekolah setempat mengaku tidak pernah tahu jenis pekerjaan yang dikerjakan kontraktor dalam merehab sekolah karena tidak menerima RAB dari Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Timur.

“Cuma tahu, atap gedung pakai konstruksi rangka besi dan genteng bekas dipakai lagi. Kemudian toilet dan plafon juga direhab,” ujar Suryana, Kepala SDN Lubang Buaya 02. Ia juga mengaku tidak tahu kapan rehab sekolahnya selesai dikerjakan. Sebab selama ini ia tidak diberitahu jenis pekerjaan yang dikerjakan kontraktor.

Kasie Sarana Prasarana Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Timur, Tony Bako, saat dikonfirmasi mengakui kalau sebagian material proyek itu menggunakan barang bekas. Alasannya, anggaran yang ada tidak mencukupi sehingga untuk menutupinya harus menggunakan material bekas. “Anggarannya tidak cukup makanya harus menggunakan material bekas,” ujarnya, Sabtu (28/11).

Hanya saja ia menyebutkan, penggunaan material bekas dalam proyek rehab berat SDN Lebang Buaya 01 menjadi wewenang Sudin Tata Bangunan. “Sudin Dikdas Jakarta Timur hanya menyiapkan pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan diawasi Sudin Tata Bangunan,” jawab Tony.

Kemudian mengenai kepala sekolah yang tidak diberitahu soal bestek rehab, Tony juga tidak menyangkalnya. Sebagai user atau pengguna memang sejatinya kepala sekolah mengetahui besteknya sehingga dapat turut mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Kepsek juga harus menandatangani bahwa pekerjaan telah selesai dan dilakukan serah terima bangunan. “Kepsek bisa menolak teken (tandatangan-red) kalau masih ada kekurangan. Karena itu harus melaporkan jika ada ketidaksesuaian,” kata Tony.

Juru bicara PT GGL, Saragih, mengaku tidak tahu kalau dalam proyek tersebut harus memasang genteng baru. “Kami hanya diminta untuk mengganti genteng yang pecah, kalau soal untuk pasang genteng baru tidak tahu. Di SPK-nya saya juga tidak tahu. Silakan tanya ke Tony, apakah perintahnya ganti genteng baru atau hanya ganti yang pecah saja,” terangnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Belly Bilalusalam, mengaku akan melakukan pengecekan ke lapangan. Jika memang material bekas dipakai kembali dalam rehab itu, ia akan segera mengusutnya. Logikanya, anggaran yang dialokasikan untuk sekolah itu sudah sesuai hasil kajian. “Jadi tak ada alasan kurang biaya kemudian dibolehkan pakai material bekas. Ini namanya akal-akalan,” tandasnya.

Ia juga meminta agar Kasudin Pendidikan Dasar Jakarta Timur memperketat pengawasan kinerja anak buahnya. Sehingga kejadian kepala sekolah tidak mengetahui bestek pekerjaan tidak terjadi lagi di tempat lain. “Harusnya bestek itu ada juga di kepala sekolah sehingga tahu mana-mana yang dikerjakan termasuk volumenya. Kenapa ini disembunyikan. Ada apa?,” tandasnya.

Belly mengkhawatirkan jika hal seperti ini dibiarkan, maka bisa terjadi lagi di tempat lain. Karena itu, para kepala sekolah harus jeli dan kritis. Setidaknya, Kepsek harus minta besteknya. “Jangan mau teken jika pekerjaannya tak sesuai bestek. Usut semua aparat terkait dalam rehab SDN yang merugikan dan tak sesuai bestek,” tegasnya.(red/*bj)

Pemkot Jaktim Tanam 6.200 Pohon Produktif

JAKARTA, MP - Untuk mendukung program Pemprov DKI dalam mewujudkan Jakarta kota yang hijau dan sehat, jajaran Pemkot Jakarta Timur, Sabtu (28/11) ini menanam sebanyak 6.200 pohon produktif di 10 kecamatan. Aksi penanaman pohon ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Pohon Nasional yang jatuh pada hari Sabtu ini.

Walikota Jakarta Timur, Murdhani, mengatakan, penenampan pohon ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah DKI Jakarta. Ke-6.200 pohon ini merupakan bantuan dari beberapa instansi, seperti dari Departemen Kehutanan dan Kelautan RI sebanyak 3.500 pohon. Kemudian 2.600 pohon dari Pemprov DKI dan 100 pohon dari Sudin Pertanian dan Kehutanan Jakarta Timur.

"Sebanyak 1.100 pohon ditanam di Perumahan Jatinegara Indah, Cakung," ujar Murdhani usai menanam secara simbolik sejumlah pohon di Perumahan Jatinegara Indah, Sabtu (28/11). Rencananya penanaman sejumlah pohon di 10 kecamatan akan dilakukan hingga 31 Desember 2009 mendatang. Pada tanggal tersebut juga diketahui sebagai bulan menanam pohon nasional.

“Tanggal 28 November ini bertepatan dengan Hari Penanaman Pohon di Indonesia, sedangkan bulan Desember adalah bulan menanam pohon nasional. Karena itu secara simbolis, penanaman ini dilakukan di perumahan Jatinegara Indah. Namun penanaman ini juga berlangsung di seluruh wilayah di Jaktim yang dilakukan oleh para camat dan lurah di Jaktim,” tukasnya.

Pohon yang ditaman di Perumahan Jatinegara Indah itu terdiri dari 10 jenis tanaman langka seperti bisbol, buni, gandaria, jamblang, kepel, lobi-lobi, malaka, menteng, mundu, dan nam-nam. Selain itu juga ada beberapa pohon pelindung seperti pohon jati yang juga merupakan simbol dari wilayah Kelurahan Jatinegara.

Ia berpesan kepada para camat yang ada di Jaktim agar setiap wilayahnya memiliki jenis pohon yang menjadi ciri khas wilayah. “Mestinya setiap wilayah punya ciri khas tersendiri, bentuknya bisa didapat dari apa saja, bukan hanya dari jenis tanaman,” ujarnya.

Kasudin Pertanian dan Kehutanan Jaktim, Bayu Sari, menambahkan sepanjang 2009 ini pihaknya telah menanam sedikitnya 9.480 pohon yang juga disebar di 10 kecamatan. Namun jumlah tersebut dikatakan masih kurang, karena sesuai dengan imbauan pemerintah yaitu one man, one tree.

“Sejatinya Pemkot Jaktim telah menanam lebih dari 10 ribu pohon di 10 kecamatan, karena yang melakukan penanaman tidak hanya Sudin Pertanian dan Kehutanan saja, tapi juga Sudin Pertamanan juga aktif dalam melakukan penanaman di wilayah Jaktim,” terangnya. Ia merinci jumlah pohon yang telah ditanam oleh Sudin Pertanian sebanyak 9.480 pohon, terdiri dari 3.660 pohon produktif dan 5.820 pohon pelindung. (red/*bj)

Seko Jaktim Diduga ‘Main Mata’ dengan Calo Soal Tanah BKT

JAKARTA, MP - Warga Pondok Kopi, Jakarta Timur, yang terkena gusuran paksa karena ada proyek Banjir Kanal Timur (BKT) mengeluh. Pasalnya, warga menduga ada permainan calo tanah dalam pembayaran tanah BKT.

Menurut Sujadi (55) warga yang terkena gusuran pada Rabu (25/11) lalu mengaku sampai saat ini kerugiannya belum di bayar oleh pemerintah, padahal Pemkot Jaktim mengklaim telah membayar ganti rugi di wilayah tersebut.

" Katanya sudah ada ganti rugi, kok kita belum terima uangnya, saya menduga ada oknum yang bermain," katanya (26/11) di Jakarta Timur.

Menurutnya di wilayah Pondok Kopi yang tergusur oleh proyek BKT banyak menemui masalah saat proses ganti rugi tanah.

Sementara itu menurut kabar yang beredar, calo tanah dan oknum pejabat Pemkot Jaktim bermain dalam kasus pembebasan lahan tanah tersebut saat proyek BKT mulai berjalan.

Salah satunya adalah Arifin (Seko Jakarta Timur) dan Burhanuddin (mantan Seko Jaktim, sekarang Bupati Pulau Seribu), keduanya dituduh telah menghambat proyek BKT, karena diduga telah bermain dengan para calo tanah.(red/*b8)

Massa FBR Bentrok Lawan Satpol PP

JAKARTA, MP – Massa Forum Betawi Rempug (FBR) bentrok dengan aparat Satpol PP hendak mengosongkan lahan peruntukan BKT, Rabu (25/11) kemarin, di Pondok Kapi, Jaktim. Perlawanan massa terdiri dari sekitar 30 orang itu surut ketika Satpol PP terus bergerak maju lokasi membawa beko dan peralatan berat lainnya.

Ketika enam beko digerakkan operator membongkar sejumlah bangunan di RT 01/03, Pondok Kopi, massa dari Forum Betawi Rembuh (FBR) membubarkan diri. Keberadaan massa dari FBR di lokasi ini terkait dengan pengamanan tanah girik milik H.Abdul Manaf yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dengan alasan belum ada pembayaran ganti rugi.

“Tindakan aparat sangat arogan. Harusnya rakyat dilindungi. Kami dukung Proyek BKT, tapi mari bermusyawarah. Pemprov wajib membayar ganti rugi tanah dan bangunan sesuai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang menjadi tuntutan kami,” kata DR. Gempar Soekarnoputra SH, didamping H.Diding Muhadjar, kuasa hukum Abdul Manaf di lokasi pembongkaran.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) didampingi sejumlah aparat kepolisian. Proyek BKT ditargetkan Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat tembus ke laut pada akhir tahun 2009.

Kantong Hunian Penduduk

Di lapangan masih ada kantong-kantong hunian penduduk yang belum dibebaskan karena berbagai faktor. Proyek ini dibangun pemerintah untuk mengurangi wilayah banjir tahunan di Jakarta.

Dalam bentrokan itu, dua anggota FBR menderita luka di pelipis, lalu dibawa ke Polres Jakarta Timur. Dua bangunan masih belum dibongkar, satu di antaranya Gereja Pantekosta, karena dalam proses pembebasan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur.

Kepala Satpol PP Jaktim Tiangsa Surbakti mengatakan, pihaknya hanya menjalankan perintah walikota.”Kami menjalankan tugas. Kami tidak akan menghentikan pembongkaran dan pengerukan, jika pimpinan belum memerintahkan berhenti,” tegas Surbakti. (red/*pk)

Bangunan di Trace Basah KBT Dibongkar

JAKARTA, MP - Pembongkaran 11 bangunan yang berada di trace basah Kanal Banjir Timur (KBT) di kawasan RT 001/03 Pondokkopi, Durensawit, Jakarta Timur, berujung bentrok. Sebab, warga tidak menerima aksi pembongkaran karena pembayaran ganti rugi tanah mereka belum rampung.

Akibat insiden tersebut, dua orang yang diduga sebagai provokator langsung diamankan petugas, dan salah satunya mengalami luka robek di bagian pelipis karena dipukul petugas. “Dia mencoba memprovokasi warga setempat untuk menentang pembongkaran ini. Karena itu, keduanya langsung kami amankan dan serahkan ke kepolisian,” tukas Lantip, Kasi Operasi Satpol PP Jaktim.

Hingga kini, anggota Satpol PP dan kepolisian setempat masih berjaga-jaga di lokasi sampai proses pembongkaran selesai. "Dibantu aparat kepolisian, kami akan terus berjaga di lokasi. Kami khawatir petugas yang melakukan pembongkaran kembali dihalang-halangi orang-orang yang berniat menghambat penyelesaian KBT. Sebab, sesuai perintah walikota, pembangunan trace basah KBT ini harus selesai akhir Desember 2009 ini," jelas Tiangsa Surbakti, Kepala Satpol PP Jaktim yang ditemui di lokasi.

Sebelumnya, warga bersama ormas yang berpakaian serba hitam itu sempat menghalang-halangi petugas yang memaksa masuk ke lokasi pembongkaran. Bahkan empat unit alat berat yang digunakan untuk membongkar bangunan, juga sempat tertahan di luar. Namun personel Satpol PP berhasil mengamankan situasi.

Pengamatan beritajakarta.com, sedikitnya 11 bangunan warga yang berada di RT 01/03 Pondokkopi masih ditempati warga yang mengaku kecewa dengan perilaku Lurah Pondokkopi, Sukiman. Pasalnya, lurah berjanji akan membongkar perumahan warga dua minggu setelah tanggal 17 November 2009 lalu sampai warga menemukan tempat tinggal yang baru.

Seperti yang dialami Dwi Astuti (45), warga yang mengalami cacat kaki yang berteriak histeris saat melihat puluhan petugas memasuki rumahnya. Beruntung rumah itu tak jadi dibongkar setelah Lurah Pondokkopi Sukiman menjelaskan rumah Dwi Astuti belum saatnya dibongkar. Petugas sudah terlanjur mengeluarkan semua barang milik Dwi Astuti itu pun meninggalkan Dwi bersama suaminya.

Sementara itu, Kustiri (47) yang tempat tinggalnya juga dibongkar mengaku ganti rugi bangunannya memang telah dibayar, namun tanahnya seluas 65 meter persegi belum selesai dibayar dengan alasan selalu dipersulit pihak Perumnas. ”Kalau bangunannya memang sudah dibayar, tapi tanahnya belum. Padahal dari pihak pengadilan mengatakan kalau uangnya sudah ada di Perumnas. Tapi setiap kali hendak diambil, saya selalu dipersulit," keluhnya.

Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Arifin Ibrahim, mengakui hari ini sebanyak 11 bangunan di kawasan Pondokkopi terpaksa harus dibongkar. Sebagian bangunan yang ada di lahan tersebut berdiri di atas tanah fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

”Sesuai dengan data yang ada di Pemprov DKI Jakarta, sebagian tanah tersebut adalah tanah fasos dan fasum. Sehingga hanya bangunannya saja yang diganti rugi,” jelasnya.

Dari data yang ada di P2T, sebanyak 16 peta bidang yang ada di kawasan Pondokkopi berdiri di atas tanah fasos dan fasum. Ke-16 peta bidang tersebut di antaranya, peta bidang 256, 266, 267, 271, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 295, 303, 304, dan 306. (red/*bj)

36 Koperasi Dapat Dana Rp 540 Juta

JAKARTA, MP - Sebanyak 36 Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJKPEMK) di sejumlah kelurahan di DKI Jakarta mendapat bantuan dana dari Pemprov DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp 540 juta, Selasa (24/11). Total dana yang dikucurkan sebesar Rp 19,328 miliar.

Secara simbolik penyerahan dana tersebut diberikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada 36 pengurus koperasi di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.

Fauzi mengatakan kucuran dana tersebut akan dikelola oleh para pengurus koperasi di setiap kelurahan yang sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan menjadi khusus menjadi pengurus koperasi. Ia berharap dana tersebut dimanfaatkan dan dikelola sebaik-baiknya, guna kesejahteraan masyarakat.

”Kucuran dana ini bukan hibah, tapi amanah untuk diberikan kepada kegiatan ekonomi yang ada di akar rumput. Pemprov secara fokus akan memberikan bantuan kepada elemen-elemen ekonomi rakyat di bawah, termasuk koperasi ini,” ujar Fauzi.

Menurut gubernur Pemprov DKI memang belum merealisasikan penyaluran dana untuk seluruh KJKPEMK yang ada di Jakarta. Dari 267 koperasi di wilayah DKI Jakarta memang baru 52 koperasi yang mendapat penyaluran dana.

Pada tahap pertama sudah diserahkan kepada 16 koperasi beberapa waktu lalu. Dan pada tahap kedua ini sebanyak 36 koperasi.

Fauzi menjelaskan agar bisa mendapatkan kucuran dana, maka koperasi yang ada di setiap kelurahan mesti memenuhi syarat administrasi yang baik dan telah memiliki business plan. Selain itu setiap anggota koperasi harus warga yang berdomisili di kelurahan yang ditinggali.

Menurut Fauzi karena seluruh koperasi berada di tingkat kelurahan, maka harus selalu ada laporan menyeluruh dan berjangka kepada lurah hingga wali kota.

Laporan keuangan akan dilakukan pada setiap rapat tahunan dan seluruh bagi hasil untuk anggota juga. Karenanya, semua koperasi yang mendapat kucuran dana nantinya akan diaudit setiap tahun secara transparan.

”Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada seluruh koperasi yang mendapatkan guliran dana kali ini. Saya lihat Jakarta Timur mendominasi. Ada sekitar dua belas koperasi yang berhasil menerima dana di tahap kedua ini. Saya harap bisa ditingkatkan lagi dan wilayah lain bisa mengikuti,” kata Fauzi.

Sementara itu, Kasudin Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Timur Sri Indrastuti mengatakan selama ini pengurus koperasi di Jaktim sudah mendapatkan pelatihan dan pembinaan.

Selain itu, sebagian besar koperasi yang ada sudah memiliki business plan, standar operasional prosedur, dan kepengurusan yang lengkap.

”Jadi mereka sangat memenuhi syarat untuk mendapatkan guliran dana KJKPEMK tahap dua agar bisa mengembangkan lagi koperasi mereka, sekaligus meningkatkan perekonomian warga di tingkat bawah,” ujarnya.

Ia menyebutkan 12 KJKPEMK yang mendapat guliran dana tersebut ada dikelurahan Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kampung Melayu, Pisangan Baru, Setu, Bali Mester, Cawang, Baru, Kebon Manggis, Cipayung, Rawa Bunga, Munjul, dan Pondok Rangon. (red/*wk)

191 Bangunan di Jaktim Dibongkar

JAKARTA, MP - Bangunan bermasalah di wilayah kota administrasi Jakarta Timur masih cukup banyak. Betapa tidak, sepanjang tahun ini, petugas Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (Sudin P2B) setempat telah menyegel 1.100 bangunan melanggar di 10 kecamatan. Bahkan 191 bangunan diantaranya telah dibongkar. Sebanyak 1.100 bangunan yang disegel itu terdiri dari 780 bangunan rumah tinggal dan 320 bangunan non rumah tinggal. Sedangkan 191 bangunan yang dibongkar terdiri dari 149 bangunan rumah tinggal dan 42 bangunan non rumah tinggal.

Seluruh bangunan tersebut merupakan bangunan bermasalah yang ditemukan oleh petugas dalam melakukan monitoring ke seluruh wilayah Jaktim yang bekerja sama dengan aparat kecamatan setempat serta dibantu laporan dari warga yang diterima oleh para pimpinan wilayahnya maupun yang langsung ke Sudin P2B Jaktim.

“Petugas kami selalu rutin meninjau ke lapangan. Penertiban bangunan bermasalah ini untuk memberi jera kepada pemilik bangunan agar tidak seenaknya mendirikan bangunan tanpa harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” tegas Bernard Sitorus, Kepala Suku Dinas P2B Jaktim. Setiap bangunan yang melanggar izin atau menyalahi peruntukan harus ditindak karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan di Dalam Wilayah DKI Jakarta.

Sementara itu sejak Januari-November 2009 ini, Pemkot Jaktim menerima berkas permohonan izin mendirikan bangunan (PIMB) sebanyak 1.807 berkas yang terdiri dari bangunan rumah tinggal, non rumah tinggal, reklame, dan menara. Namun setelah diperiksa dan diteliti oleh petugas, hanya 1.560 berkas yang disetujui dan berhak menerima IMB dari Sudin Perizinan Jaktim.

Sebanyak 1.560 berkas PIMB yang disetujui tersebut terdiri dari 1.312 bangunan rumah tinggal, 47 bangunan non rumah tinggal, 38 reklame, dan 163 menara. “Seluruh berkas PIMB tersebut telah diperiksa oleh petugas, kemudian dilanjutkan oleh Sudin Perizinan Jaktim untuk mendapatkan IMB,” ungkapnya.(red/*bj)

Sutet di KBT Dibongkar, Listrik Padam

JAKARTA, MP - Saat ini masih ada tujuh titik lahan di proyek Kanal Banjir Timur (KBT) yang belum dibebaskan. Salah satunya tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) yang masih berdiri kokoh persis di tengah jalur KBT di Pondokkopi, Jakarta Timur.

Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Ciliwung Cisadane, Parno mengatakan, pergeseran menara Sutet tersebut akan memadamkan sejumlah wilayah Bekasi, Cengkareng, dan beberapa wilayah lainnya di Jakarta. “Sutet ini tersambung dengan gardu Cawang. Kemungkinan akan ada pemadaman. Namun sebisa mungkin akan diminimalisir,” ungkapnya, Minggu (22/11).

Dia mengungkapkan, pihaknya harus bekerja sama dengan PT PLN, karena pemadaman kemungkinan akan terjadi selama enam sampai sembilan hari. Listrik akan dipadamkan mulai dari pukul 06.00 hingga 16.00 dan akan dimulai sejak tanggal 30 November hingga sembilan hari ke depan. “Lamanya waktu pemadaman karena semua harus dites kembali agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tiang akan dites di lapangan seolah dibebani kabel. Kalau ada bengkok nanti akan diluruskan lagi, perlu waktu. Kalau tidak ada masalah maka dalam enam hari selesai,” paparnya.

Tower single pole di kawasan pengendali banjir itu memiliki tegangan 500 KV. Tinggi tiang steel pole yang digeser itu 72,50 meter, diameter bawah tiga meter, diameter atas 1,40 meter, tebal plat 22 mm, angkur bolt diameter tiga meter serta jumlah angkur bolt 40 buah. (red/*bj)

Desember, KBT Tembus ke Laut

JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, optimis pengerukan koridor basah proyek Banjir Kanal Timur (KBT) sudah tembus ke laut pada 31 Desember 2009. Sebab, hingga Minggu (22/11) pengerjaan pengerukan sudah mencapai tahap 90 persen. Kendati demikian, masih ada tujuh titik lahan yang tersisa belum selesai dibebaskan dan sedang dalam proses konsinyasi di pengadilan.

Ketujuh titik lokasi lahan yang belum dibebaskan tersebut masih menunggu penetapan keputusan dari pengadilan negeri setempat. Dia menargetkan pada akhir Desember keputusan konsinyasi harus segera ditetapkan. “Kita upayakan Desember sudah ada penetapan keputusan dari pengadilan negeri setempat. Sehingga pengerjaan pengerukan lahan semakin lancar dan pengerjaan fisik segera diselesaikan tahun depan,” kata Fauzi Bowo saat meninjau proyek KBT, Minggu (22/11).

Hal itu, kata Fauzi Bowo, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab peranan KBT sangat penting dalam meminimalisir banjir di Jakarta. “Bukan menghilangkan ya, tapi mengurangi banjir di Jakarta,” ujarnya. Dia mengungkapkan, proyek KBT tidak menjamin akan membebaskan DKI Jakarta dari banjir. Tingginya intensitas hujan serta banyak debit air saat hujan lokal tetap akan mengenangi perumahan warga karena drainase tidak berfungsi.

Fauzi mengatakan, buruknya drainase serta berdirinya bangunan di pinggir kali akan menyebabkan terjadinya banjir. “Walaupun proyek KBT selesai, tetapi warga masih tetap membuang sampah ke saluran air, maka saat hujan lokal banjir akan tetapi menggenangi rumah mereka,” tandasnya. Karena itu Fauzi mengimbau agar warga Jakarta yang tinggal di sepanjang 23,5 kilometer KBT agar menjaga perilaku positif dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Proyek KBT, lanjut Fauzi, hanya sebagian solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi bencana banjir. Pengerukan kali serta perbaikan drainase tetap menjadi penunjang utama untuk menghindari genangan di perumahan warga. “Ada persepsi keliru. Sekali lagi Jakarta tidak akan bebas banjir setelah KBT berfungsi. Ini hanya mengurangi 30 persen saja,” paparnya.

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Arifin, yang juga selaku Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) mengatakan, tujuh titik lahan yang masih belum dibebaskan seluas sekitar 700 meter persegi. Diantaranya bangunan rumah milik Napitupulu di akses Jembatan Cipinang, fasos fasum disamping Universitas Dharma Persada, fasus fasum milik W Sinaga di Pondok Kopi, lahan milik Abdul Madjid di Pulogebang dan lahan Raj Khumar Singh di Ujung Menteng. “Lahan milik Khumar Singh hanya seluas 300 meter persegi. Sekarang kita sedang menunggu penetapan konsinyasi dari PN Jakarta Timur,” ujar Arifin.

Selain itu, Arifin mengatakan pemindahan 118 makam di TPU Malaka juga belum tuntas karena ahli warisnya. Ia mengatakan, pemindahan makam yang masih tersisa akan diselesaikan Desember mendatang. Namun bagian TPU yang terkena koridor basah semua makamnya sudah dipindahkan.

Dari pantauan masih terdapat sejumlah titik yang belum dibebaskan, salah satunya adalah lahan tiang Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (Sutet) yang masih berdiri kokoh persis di jalur BKT di Pondokkopi, Jakarta Timur. Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Ciliwung Cisadane, Parno mengatakan, pergeseran menara Sutet tersebut akan memadamkan sejumlah wilayah Bekasi, Cengkareng, beberapa wilayah lainnya di Jakarta. “Sutet ini tersambung dengan gardu Cawang. Kemungkinan akan ada pemadaman. Namun sebisa mungkin akan diminimalisir,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya harus bekerja sama dengan PT PLN, karena pemadaman kemungkinan akan terjadi selama enam sampai sembilan hari. Listrik akan dipadamkan mulai dari pukul 06.00 hingga 16.00 dan akan dimulai sejak tanggal 30 November hingga sembilan hari ke depan. “Lamanya waktu pemadaman karena semua harus dites kembali agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tiang akan dites di lapangan seolah dibebani kabel. Kalau ada bengkok nanti akan diluruskan lagi, perlu waktu. Kalau tidak ada masalah maka dalam enam hari selesai,” paparnya.

Tower single pole di kawasan pengendali banjir itu memiliki tegangan 500 KV. Tiang steel pole yang digeser itu tingginya 72,50 meter, diameter bawah tiga meter, diameter atas 1,40 meter, tebal plat 22 mm, angkur bolt diameter tiga meter serta jumlah angkur bolt 40 buah.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane Pitoyo Subandrio, mengatakan, meski KBT telah rampung, namun bila terjadi hujan lokal di daerah tertentu seperti Pulomas atau Cempaka putih, daerah tersebut akan mengalami genangan bila drainasenya tidak berfungsi baik. "Target KBT tembus ke laut 31 Desember mendatang Insya Allah tetap terpenuhi," tegasnya. Pitoyo menjelaskan, bila KBT sudah jadi, bila debit kali Kali Sunter tengah tinggi, alirannya akan ditampung di kanal dan dialirkan ke laut. (red/*bj)

Tembok Beton Sepanjang 100 Meter Dibongkar

JAKARTA, MP - Bangunan tembok sepanjang 100 meter di kawasan Rumah Susun Seruni sisi tol timur Jl Komarudin dari arah Jl Dr Sumarno menuju kolong tol Cakung-Cilincing (Cacing), Pulogebang, Cakung, Selasa (17/11), dibongkar oleh Suku Dinas Penertiban dan Pengawasan Bangunan (P2B) Jakarta Timur.

Pembongkaran dilakukan karena bangunan tembok tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Tindakan pembongkaran dilakukan 25 personil gabungan dari Sudin P2B Jaktim, dibantu petugas dari kecamatan dan kelurahan setempat.

Kasudin P2B Jaktim, Bernard Sitorus, menjelaskan setiap bangunan harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum didirikan. "Karena itu, bangunan tembok tersebut terpaksa kami bongkar agar pemilik mengurus izinnya terlebih dahulu,” tukasnya.

Proses pembangunan tembok tersebut terbilang cepat, apalagi pengerjaannya baru dilakukan pekan lalu. Namun, hingga kini sudah berdiri tembok beton sepanjang sekitar 100 meter. Ironisnya, hal ini baru diketahui oleh aparat seksi P2B yang ada di kecamatan sejak tiga hari yang lalu.

Pembongkaran tembok setinggi tiga meter itu dilakukan dengan cara manual menggunakan palu besar. Namun sayangnya, petugas tidak memberitahukan nama pemilik bangunan yang melanggar tersebut. Sebab, menurut petugas, mereka hanya melakukan tindakan penertiban terhadap bangunan yang telah menyalahi aturan.

Kasi Penertiban Sudin P2B Jaktim, Achlak Semaun, setiap bangunan yang melanggar peraturan akan segera ditindaklanjuti dengan pembongkaran. "Sudin P2B Jaktim tidak pandang bulu dalam membongkar bangunan yang bermasalah,” tegasnya.

Sementara itu dari data yang tercatat di Sudin P2B Jaktim, sepanjang 2009 ini sebanyak 189 bangunan, baik rumah tinggal maupun bangunan non rumah tinggal dibongkar lantaran melanggar ketentuan berlaku. “Sejatinya kami melakukan penertiban lima kali dalam seminggu terhadap bangunan yang melanggar, " tambahnya. (red/*bj)

3.752 Unggas Dimusnahkan di Jaktim

JAKARTA, MP - Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur sangat serius dalam mengantisipasi penyebaran virus flu burung di wilayahnya. Buktinya, sepanjang tahun ini sudah 3.752 unggas yang dimusnahkan. Ini sebagai salah satu upaya untuk membebaskan wilayah tersebut dari peradaran virus flu burung yang ditularkan dari hewan jenis unggas.

Berdasarkan data Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Jakarta Timur, 3.752 unggas yang dimusnahkan itu terdiri dari 1.537 ekor ayam, 390 itik, dan 1.825 burung dara. Dari 10 kecamatan yang ada, unggas terbanyak yang ditertibkan berasal dari Kecamatan Cipayung yang mencapai 864 ekor. Disusul Kecamatan Pulogadung 817 ekor unggas, Kecamatan Makasar 451 ekor, Cakung 430 ekor, Kramatjati 325 ekor, Ciracas 291 ekor, Pasarrebo 219 ekor, Jatinegara 189 ekor, Durensawit 85 ekor, serta Matraman 81 ekor unggas.

seluruh unggas itu dimusnahkan dengan cara dipotong oleh petugas kemudian dagingnya dikembalikan lagi kepada pemiliknya untuk dikonsumsi. Sedangkan kandang yang dipakai untuk memelihara unggas langsung dimusnahkan dengan cara dibakar.

Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Timur, Adnan Ahmad, mengatakan, pemusnahan unggas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas di wilayah DKI Jakarta. Jenis hewan yang dimusnahkan itu antara lain adalah ayam, ituk, entok, dan burung dara.

Berdasarkan Perda itu, setiap warga ibukota dilarang untuk memelihara unggas khususnya di kawasan pemukiman masyarakat. Hal ini sebenarnya sudah disosialisasikan aparat berulang kali dalam berbagai kesempatan. Kecuali jika unggas tersebut memiliki sertifikasi dari unit terkait maka dibolehkan untuk dipelihara. ”Karena itu kami berharap agar masyarakat dapat memaklumi adanya penertiban unggas di wilayahnya," Senin (16/11).

Ia juga mengimbau para pengurus RT dan RW untuk menyosialisasikan hal tersebut pada warganya. Karena jika pemeliharaan unggas yang tidak bersertifikasi dibiarkan saja maka akan membahayakan masyarakat itu sendiri. ”Saya rasa setiap pimpinan wilayah sudah mengerti akan bahaya virus flu burung yang dapat ditularkan oleh unggas melalui udara. Karena kawasan pemukiman mesti bebas dari peredaran unggas,” jelasnya.

Kasie Pengendalian dan Pengawasan Sudin Peternakan dan Perikanan Jaktim, Sabdo Kurnianto, menambahkan masyarakat juga harus membantu aparat dalam memerangi unggas di wilayahnya. Caranya cukup melaporkan keberadaan unggas itu ke kantor kecamatan atau kelurahan setempat.

”Pemukiman penduduk mesti bebas dari unggas dengan jarak minimal 25 meter. Karena itu masyarakat diminta melaporkan ke kecamatan atau kelurahan jika di wilayahnya masih ada unggas yang berkeliaran. Tentunya hal itu akan segera ditindak lanjut oleh petugas,” tambahnya.(red/*bj)

10 Becak Digaruk di Jatinegara

JAKARTA, MP - Meski sudah dilarang beroperasi, namun hingga kini becak masih dijumpai berkeliaran di Jakarta Timur. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun harus kerja keras untuk menertibkannya. Sebab kehadiran mereka melanggar UU nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Seperti dilakukan Senin (16/11) ini, sedikitnya ada 10 becak yang berhasil ditertibkan dari tiga tempat yakni, Kelurahan Cipinangbesar Selatan, Cipinangcempedak, dan Bidaracina. Seluruh becak tersebut akhirnya langsung dikirim ke gudang Cakung untuk dimusnahkan.

Petugas menduga razia sudah bocor dari awal, sehingga hasilnya tidak maksimal. Padahal ditengarai di tiga daerah tersebut, becak yang beredar jumlahnya lebih dari yang disita.

Kepala Satpol PP Kecamatan Jatinegara, Luasman Manihuruk, mengaku saat melakukan survei ke tiga daerah tersebut, jumlah becak yang beroperasi sangat banyak. Misalnya di kawasan Cipinangcempedak, becak banyak beroperasi di kawasan belakang gelanggang remaja Jakarta Timur.
"Sebelumnya kami pantau terlebih dahulu di seluruh kawasan. Lokasi yang paling banyak terlihat becak adalah di Cipinangbesar Selatan, Cipinangcempedak, dan Bidaracina. Tapi sepertinya operasi ini sudah bocor, kalau tidak bocor pasti hasilnya lebih banyak lagi," ujarnya.

Camat Jatinegara, Andri Yansyah, menjelaskan, becak sudah dilarang beroperasi di ibu kota sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di wilayah DKI Jakarta.

"Pihak kecamatan sudah mengimbau kepada masyarakat dan menjelaskan sudah ada ketentuan yang melarang becak beroperasi di DKI Jakarta. Namun kenyataannya di wilayah Jatinegara ini masih banyak terlihat becak yang beroperasi terutama di kawasan Pasar Ciplak dan di beberapa ruas jalan di Jl Otista," tandasnya.

Karena hasil penertiban pada hari ini kurang memuaskan, dirinya akan melakukan operasi yang sama pada lain waktu. "Kami akui operasi becak kali ini hasilnya kurang memuaskan. Tapi kami akan lakukan operasi becak lagi di tiga lokasi itu beberapa pekan ke depan," ujar Andri. (red/*bj)

Saluran Air Digali, Pagar SMPN 139 Ambruk

JAKARTA, MP - Akibat pembuatan saluran air yang kurang hati-hati, sebuah pagar tembok SMPN 139 Jakarta Timur, Minggu (15/11) ambruk hingga rata dengan tanah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut karena sekolah sedang libur. Jika tidak segera diperbaiki dikhawatirkan akan menciderai siswa di sekolah tersebut.

Pagar tembok sepanjang kurang lebih lima meter ini ambruk lantaran tidak ada lagi penopang atau penyangga yang kuat. Penyangga yang ada, berupa plesteran pondasi telah terkikis oleh air hujan yang turun beberapa hari ini. Adapun terkikisnya pondasi ini lantaran di daerah tersebut tengah dilakukan proyek pembuatan saluran air yang tak kunjung selesai.

“Jika dilihat dari bangunannya, pagar itu masih kuat. Namun karena di depannya sedang digali saluran air, maka pondasi pagar tidak kuat menahan beban. Ditambah lagi dengan air hujan yang kerap mengikis tanah di sepanjang pagar tersebut,” tukas Shamad, Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMP 139, Minggu (15/11).

Pagar SMP 139 yang terletak di Jl. Bunga Rampai X, Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur itu dibangun sejak tahun 1979. Sebenarnya fisik bangunannya masih cukup kuat, jika saluran air yang ada di depannya itu tidak digali. Kini pihak sekolah berharap agar unit terkait yang menggarap proyek saluran itu segera menuntaskan pekerjaannya. Mereka juga menuntut pihak pemborong bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

“Kami minta adanya tanggung jawab untuk perbaikan pagar itu. Kemudian proyek saluran air itu juga harus segera diselesaikan. Jika tidak maka pagar lainnya pun terancam ambruk karena pondasinya terkikis air,” tambah Shamad.

Pantauan beritajakarta.com di lapangan, proyek pembuatan saluran air di sepanjang Jl Bunga Rampai X Malakajaya itu memang belum tuntas dikerjakan. Penggalian saluran ini persis melintasi pembatas beberapa kantor penting seperti pagar Kantor Kelurahan Malakajaya, Puskesmas Malakajaya dan beberapa rumah di kawasan tersebut.

Warga setempat pun mendesak pihak terkait untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Mereka khwatir pagar rumahnya akan ikut ambruk lantaran terkikis air hujan. Poryek tersebut baru dikerjakan sejak dua pekan lalu dan belum diprediksi kapan tuntasnya.

Husni (35), warga setempat yang juga alumni SMPN 139 Jakarta mengatakan, sebenarnya gedung SMPN 39 itu memang sudah uzur, karena usianya telah melebihi 25 tahun. Bahkan beberapa ruang kelas pun sering kebocoran saat hujan turun yang cukup besar.

“Warga hanya berharap agar pihak terkait yaitu Sudin PU Tata Air Jaktim, untuk segera menyelesaikan proyek pembuatan saluran air. Karena banyak perumahan warga yang berdempatan dengan saluran air. Sayangnya keluhan warga belum pernah ada tanggapan dan tindaklanjut,” katanya. (red/*bj)

Nikmatnya Dawet Hitam Surga Tiada Tara

JAKARTA, MP - Anda pencinta kuliner tulen? Tak lengkap rasanya jika belum menikmati rasanya es dawet hitam, buatan Suryati, warga Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Siapapun yang pernah mencicipi pasti akan terus ketagihan. Bahkan kini dawet hitam itu menjadi ikon kuliner Kelurahan Munjul.

Sepintas memang Jika dilihat tak ada bedanya dengan es dawet yang berwarna hijau. Karena penyajiannya sama-sama menggunakan santan dan gula merah. Hanya saja, dawet yang diproduksi Suryati ini memiliki warna hitam pekat. Keunggulannya adalah dawet ini berkasiat sebagai pengurang panas dalam serta memperlancar pencernaan. "Bahan dawet yang digunakan dapat berfungsi untuk kesehatan," ungkap Suryati.

Bahan dasar dawet ini pun menggunakan tepung aren, tepung erot dengan garam yang berfungsi sebagai perasa. Sedangkan warna hitam dawet ini ternyata terbuat dari merang, daun padi yang dibakar sampai gosong lalu diambil airnya. Satu lagi yang membedakan, kalau dawet hijau dibuat dari tepung beras, dawet hitam ini dibuat dari sagu.

Campurannya pun cukup sederhana, yakni menggunakan santen, gula jawa dan dawet sebagai bahan utamanya. Meski demikian, kesederhanaan yang ada tidak menyebabkan rasa dawet hitam karya Suryati kehilangan rasa lezat. Rasanya pas, tidak terlalu manis. Begitu juga dengan santan yang tidak terlalu kental terasa segar di tenggorkan. Dawet hitam akan lebih nikmat jika diminum dalam keadaan dingin.

Kini dawet hitam buatan Suryati menjadi unggulan kelurahan Munjul, Cipayung. Tak heran jika setiap ada kegiatan, terutama bazar TP PKK di Jakarta Timur, dawet hitam Suryati ini sering ditampilkan. Hasilnya cukup lumayan, kini mulai banyak orang yang memesannya untuk pesta dan sebagainya.

Suryati mengaku, semula dirinya bersama kader PKK di lingkungan RT 02/RW 07 Munjul, membuat produk unggulan berupa jamur. Namun produk ini kurang berhasil lantaran kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Alhasil produk unggulan ini diganti dengan dawet hitam yang diprakasai oleh ibu dari 3 orang anak ini. "Usul saya disetujui dan mereka menyambut baik produk ini," kenang Suryati.

Produk unggulan ini juga telah dipromosikan melalui event dan pameran yang berlangsung. Lambat laun usahanya membuahkan terus hasil. Bahkan Ketua TP PKK Jakarta Timur, Ny Murdhani telah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap produk unggulan dawet hitam ini. Ia juga telah meminta para kader PKK di RT 02/RW 03 untuk mempertahankan dawet hitam ini dan memperkenalkannya ke seluruh Jakarta.

Ada pengalaman yang menyenangkan bagi Suryati, yakni dalam sebuah event yang dihadiri oleh Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta Ny Tatiek Fauzi Bowo, ia mendapatkan pujian dari isteri gubernur itu. Ny. Tatiek yang mencicipi dawet hitam ala Suryati ini merasakan nikmat. "Dawet hitam ini mendapat pujian dari ibu Gubernur dan ibu Walikota," terang Suryati.

Agar namanya terus dikenang masyarakat, kini ia menamai dawet buatannnya itu sebagai dawet Surga. Nama ini diambil dari diri dan suaminya yang bernama gatot. Karena hanya diambil nama depannya saja maka disingkat menjadi Surga. "Mudah-mudahan nama Surga ini menjadi berkah dan bisa lebih maju nantinya," harap Suryati sembari tersenyum. (red/*bj)

Pangkalan LPG Meledak, Satu Tewas

JAKARTA, MP - Sebuah tabung gas milik seorang agen LPG di RT 08/05 Durensawit, Jakarta Timur, Jumat (13/11) meledak. Diduga tabung gas yang meledak itu merupakan gas oplosan atau suntikan. Akibat kejadian tersebut, seorang warga tewas seketika dan seorang lainnya mengalami luka berat. Ledakan juga mengakibatkan rumah korban hancur berantakan. Hingga kini penyebab ledakan masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat.

Keterangan yang berhasil dihimpun di lapangan menyebutkan, ledakan hebat sebanyak tiga kali terjadi Pukul 11. 30 di rumah milik Heryanto (45) alias Ateng, seorang agen gas LPG. Tak lama kemudian, rumah berlantai dua milik korban ambruk ke tanah. Bahkan goncangan hebat terjadi di sana, layaknya terjadi gempa. Warga pun panik atas kejadian tersebut.

Nasib nahas menimpa Siti dan Suryanto, istri dan anak Heryanto. Saat kejadian, keduanya tengah berada di dapur, yang juga dijadikan tempat penyimpanan tabung-tabung gas LPG. Keduanya tidak mampu menghindar saat rumahnya ambruk, sehingga langsung tertindih puing-puing rumahnya sendiri.

Siti langsung tewas seketika, sedangkan Suryanto anaknya, mengalami luka berat, sekujur tubuhnya gosong terbakar sehingga harus dilarikan ke RS Harum, Kalimalang. Ironisnya, melihat anak dan istrinya tertimpa musibah, Heryanto justru kabur meninggalkan keduanya terkapar bersimbah darah. Hingga kini ia masih dalam pengejaran petugas kepolisian.

Adawiyah, tetangga korban mengaku kaget saat ledakan itu terjadi. Rumahnya yang bersebelahan dengan korban pun turut goncang dan beberapa gentengnya ambruk ke tanah. Bahkan sembilan rumah tetangga turut berantakan. Ia mengira saat telah terjadi ledakan bom.

"Kejadiannya sebelum sholat Jumat, karena saat itu bersamaan dengan orang-orang yang akan pergi ke masjid. Tadinya saya kira itu suara bom, karena suaranya sangat keras dengan getaran yang cukup kuat. Malahan rumah saya saja tertimpa puing-puing rumah korban sampai akhirnya genteng pada hancur berserakkan,” kata Adawiyah.

Sedangkan Sugito anak sulung Heryanto, berhasil selamat dari musibah tersebut. Karena saat kejadian, ia tidak ada di rumah. Kini ia shok berat mendapati ibu kandung tewas mengenaskan dan adiknya mengalami luka bakar yang sangat serius.

Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya ledakan tersebut. Bahkan beberapa petugas masih melakukan penjagaan ketat dan mencari kemungkinannya masih adanya korban lain di dalam rumah tersebut.

Namun petugas sepertinya mengalami kesulitan dalam pencarian korban lain, mengingat rumah seluas 80 M2 ini kondisinya luluh lantah. Seluruh bangunannya ambruk dan nyaris rata dengan tanah.

Udin bin Tohir, Ketua RT 08/05 Durensawit yang juga masih tetangga korban mengaku belum mengetahui penyebab terjadinya ledakan tabung gas yang hingga menewaskan seorang warganya itu. “Paling tidak harus menggunakan alat berat untuk mengevakuasi reruntuhan bangunan ini. Tapi dari pencarian petugas tadi, tidak ditemukan adanya korban lain di bawah reruntuhan rumah Heryanto,” tambah Udin.

Menurutnya, Heryanto yang tinggal bersama istri dan dua orang anaknya telah berjualan gas selama kurang lebih dua tahun. Warga sering membeli gas di tempat tersebut. Kabarnya gas yang dijualnya itu merupakan hasil oplosan atau sering dikenal dengan istilah tabung kentut. “Saya sudah pernah menanyakan hal ini kepada Si Ateng mengenai gas-gas yang dijualnya itu, tapi ia tidak mengaku kalau gas yang dijualnya itu adalah oplosan atau suntikan,” tambahnya.

Mula Suntak, seorang Petugas Pemadam Kebakaran yang datang ke lokasi kejadian menyebutkan, dugaan sementara tabung gas ini meledak karena bocor. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya menerjunkan 14 unit mobil Pemadam Kebakaran di lokasi tersebut.

“Seluruh lokasi kejadian terpaksa kami semprot agar semua tabung gas basah. Kami khawatir tabung-tabung gas itu masih bisa menimbulkan ledakan,” tandasnya. (red/*bj)

Cakung Tertinggi Kasus DBD

JAKARTA, MP - Kasus demam berdarah dengue (DBD) masih menghantui warga Jakarta Timur. Betapa tidak, sepanjang tahun ini, kasus DBD di wilayah itu mencapai 8.241 kasus, sembilan diantaranya meninggal dunia.

Berdasarkan data Suku Dinas Kesehatan Jaktim, kasus tertinggi terdapat di Kecamatan Cakung dengan 1.577 kasus. Disusul Kecamatan Pulogadung 1.071 kasus, Jatinegara 813 kasus, Matraman 677 kasus, Kramatjati 618 kasus, Ciracas 612 kasus, Cipayung 502 kasus, Pasarrebo 444 kasus dan Makasar 443 kasus.

Mengingat masih tergolong tingginya kasus DBD di wilayah itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur mengimbau warga agar terus menggalakkan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) selama 30 menit setiap Jumat. Selain itu, Pemkot Jaktim juga membentuk juru pemantau jentik (jumantik) di setiap lingkungan RT, RW, hingga lingkungan sekolah serta pemberian bubuk abate kepada masyarakat.

“Agar terhindar dari penyakit DBD, masyarakat harus mengintensifkan kegiatan PSN sehingga nyamuk aedes aegypti tidak berkembang biak," ujar Asep Syarifudin, Wakil Walikota Jaktim, Jumat (13/11).

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jaktim, dari 65 kelurahan di Jaktim, saat ini 33 kelurahan atau 50 persen telah masuk zona hijau DBD (aman). Sedangkan 32 kelurahan masih berstatus zona kuning DBD.

"Banyaknya kelurahan yang masuk kategori zona hijau ini berkat partisipasi aktif dari masyarakat dengan melakukan kegiatan PSN selama 30 menit secara rutin tiap Jumat pagi. Namun kami tidak lekas berpuas diri karena 32 kelurahan lagi masih tergolong rawan DBD dan kami akan berupaya mengubah status tersebut,” ungkapnya. (red/*bj)

Kawasan Jaktim Paling Rawan Kejahatan

JAKARTA, MP - Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan wilayah Kepolisian Resor Jakarta Timur sebagai daerah yang paling rawan kejahatan di wilayah pengawasan Polda Metro yang meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Boy Rafli menyatakan, dalam kurun satu minggu, yakni 31 Oktober hingga 5 November, sekurangnya terdapat 127 kejadian kejahatan di wilayah Jakarta Timur. "Dari 14 Kepolisian Sektor, Jakarta Timur paling rawan," ujarnya kepada pers, Kamis (12/11).

Selain Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kabupaten Tangerang juga memiliki kejadian kejahatan tinggi yakni 126 kejadian di Polres Jakarta Barat 126 kejadian dan 106 kejadian di Polres Metro Kabupaten Tangerang. "Angka kejahatan di 11 polres lainya di bawah angka 100 kasus," tambahnya.

Ia mencontoh, di Polres Metro Jakarta Utara terdapat 96 kasus. Dari jumlah tersebut sudah terselesaikan 76 kasus atau mencapai 79,2 persen dari total perkara.

Meski demikian menurut Boy, secara keseluruhan angka kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya mengalami penurunan. "Kasus kecelakaan lalu lintas juga menurun," tambahnya. (red/*tif)

Dua Satpol PP Nyaris Ditusuk Pedagang

JAKARTA, MP - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jl Raya Otista, tepatnya di sebelah gedung BRI, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Rabu (11/11) kemarin nyaris menimbulkan korban jiwa. Pedagang yang tidak menerima ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mencoba melawan dengan sebilah pisau.

Ya, Doni (25) seorang pedagang nekat melawan petugas. Bahkan pedagang soto mie tersebut sempat mengancam akan membunuh Karim dan Hendrik, personel Satpol PP Jatinegara, ketika hendak mengangkut gerobak soto mie miliknya ke truk.

"Saya bunuh kamu, enak aja main angkut gerobak saya. Emangnya bikin gerobak ini nggak pake duit. Jangan semena-mena gitu dong," teriak Doni sambil menghunuskan pisau ke arah petugas Satpol PP dan nyaris mengenai perut Karim dan Hendrik.

Beruntung kericuhan ini dapat dilerai oleh petugas lainnya yang jumlahnya sekitar 10 personel. Kemudian Doni yang mengaku telah lebih dari sebulan berjualan di Jl Raya Otista, bersedia menyelesaikan persoalannya di kantor Kecamatan Jatinegara.

Doni menjelaskan bahwa dirinya berjualan di kawasan itu karena lokasinya memang cukup ramai karena sangat dekat dengan GOR Jaktim. Bahkan ia juga kerap membayar sewa tempat yang ditagih oleh pihak kelurahan untuk uang kebersihan.

"Saya berjualan juga tidak gratis, karena itu saya tidak rela jika gerobak saya diangkut petugas. Yang penting kan saya tidak bertindak kriminal," jelasnya.

Kasi Satuan Petugas Satpol PP Jatinegara, Luasman Manihuruk, membenarkan aksi penertiban di Jl Raya Otista nyaris menciderai petugas. Namun, kata Luasman, pedagang soto mie yang nekat itu telah diserahkan ke pihak kepolisian.

"Dia (Doni-red) tetap ngotot ingin berjualan bahkan ia berusaha menusuk petugas dengan pisau saat ditertibkan. Makanya persoalan ini kami serahkan ke kepolisian setempat atas laporan percobaan pembunuhan," ungkapnya.

Dia menegaskan, penertiban PKL di sepanjang Jl Otista Raya, Kampungmelayu, hingga Ahmad Yani, merupakan kegiatan rutin. Penertiban bertujuan kawasan Jatinegara bebas dari PKL. (red/*bj)

Rawa Diuruk, Warga Durensawit Kebanjiran

JAKARTA, MP - Gara-gara sebuah rawa diuruk, sedikitnya 69 KK (kepala Keluarga) di RT 11/01 Durensawit, sejak Selasa (10/11) kemarin rumahnya tergenang air. Warga pun terpaksa mengungsi ke kantor kelurahan setempat. Kini mereka meminta pihak kelurahan segera memanggil pemilik rawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebenarnya, selama ini kawasan tersebut tidak pernah dilanda banjir. Karena setiap hujan turun, airnya langsung mengalir ke rawa yang luasnya mencapai 500 M2. Namun karena rawa yang biasa digunakan untuk menampung air hujan itu diuruk pemiliknya, kawasan itu selalu tergenang.

Seperti pada Selasa (10/11) kemarin, saat hujan deras tiba kawasan tersebut langsung terendam banjir. Warga pun kewalahan dan harus menyelamatkan barang-barang berharga miliknya. Hingga Rabu (11/11) ini, genangan air masih terjadi di kawasan tersebut. Warga pun mencoba protes terhadap pemilik rawa yang telah melakukan pengurukan. Namun upaya warga ini gagal lantaran tidak bertemu dengan sang empunya rawa.

Bahkan warga meminta pada pihak kelurahan setempat untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemilik rawa tersebut. “Kami hanya ingin menanyakan kenapa rawa yang berfungsi sebagai penampung air hujan itu diuruk,” kata Edi salah seorang warga.

Warga juga merasa khawatir jika usai pengurukan rawa itu nantinya dibangun sebuah rumah. Sebab hal ini akan lebih memicu terjadinya genangan air yang lebih dahsyat lagi, mengingat kawasan tersebut tidak memiliki tempat penampungan air. ”Kami juga khawatir nantinya lahan tersebut akan dibangun rumah. Kalau memang benar, tentunya pemukiman kami akan menjadi langganan banjir setiap turun hujan,” ujar Edi, Rabu (11/11).

Lurah Durensawit, Yogi Metropeni, mengatakan, dirinya telah memanggil pemilik rawa tersebut untuk datang ke kantor kelurahan. Maksudnya agar warga dapat menemuinya dan berdialog. Sayangnya hingga saat ini pemilik rawa yang belum diketahui identitasnya itu tidak kunjung datang ke kantor kelurahan.

”Sebagai pemilik tanah, memang berhak untuk menggunakan lahannya untuk kepentingan pribadinya. Wewenang saya di sini ya hanya sebatas memfasilitasi warga agar bisa bertemu dan berdialog dengan pemilik lahan. Karena belum juga datang maka besok saya akan berusaha memanggil kembali," janjinya. (red/*bj)

6 Instasi Enggan Setor Dana PMI

JAKARTA, MP - Program pengumpulan bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Timur, akan segera berakhir pada Januari 2010 mendatang. Namun hingga kini masih ada enam unit/instansi yang belum bersedia menyetorkan hasil pengumpulan dana PMI tersebut. Akibatnya, dana yang terkumpul baru mencapai Rp 718.263.000 atau baru sekitar 28 persen dari target awal sebesar Rp2,5 miliar.

Ke enam unit/instansi yang masih enggan menyetorkan dana PMI itu adalah, Sudin Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti), Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Sudin Pertamanan, Rumah Potong Hewan (RPH) Dharmajaya, dan Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung. Bahkan Terminal Bus Dalam Kota Kampung Rambutan sejak awal menolak kupon dana PMI. Alasannya, sejak lama terminal ini menghapuskan sistem peron.

Lambannya sikap enam unit/instansi itu jelas merupakan kendala bagi PMI cabang Jakarta Timur dalam pencapaian target perolehan dana. Sebab, untuk mencapai target maksimal, maka pengumpulan bulan dana PMI ini harus didukung semua pihak.

Terkait hal tersebut, Wakil Walikota Jakarta Timur, Asep Syarifudin menegaskan, kepada pihak yang belum menyetorkan dana PMI untuk segera memberikan laporannya. Pasalnya PMI menargetkan sebesar Rp2,5 miliar, dan masih kurang Rp1.718.737.000.

"Kami beri waktu hingga akhir Desember 2009 ini, kepada beberapa instansi yang belum menyetorkan dana PMI. Sebab, untuk mengejar target awal masih cukup jauh, sedangkan pengumpulan akan berakhir pada Januari 2010 mendatang," tukasnya, Senin (9/11).

Asep juga mengimbau kepada pihak PMI Jaktim agar selalu melaporkan kinerjanya hingga pengumpulan dana PMI selesai. Pihaknya juga mengaku akan selalu terbuka bagi siapa saja. "Pokoknya kami hanya bisa berharap agar PMI Jaktim lebih terbuka agar pengumpulan dana PMI bisa terlaksana. Segeralah laporkan ke tingkat walikota bila memang dalam pelaksanaan di lapangan masih mengalami kendala," jelasnya.

Sebelumnya PMI Jaktim juga mengalami beberapa kendala, seperti adanya penolakan kupon PMI yang telah diedarkan dari lima instansi, yaitu Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B), Sudin Pariwisata, Kantor Samsat Jaktim, serta Terminal Bus Klender dan Terminal Bus Dalam Kota Kampungrambutan.

Menanggapi hal ini, Ketua PMI Jaktim, Kusnoto menjelaskan bahwa beberapa instansi tersebut kini telah menerima kupon PMI yang diedarkan, meskipun masih ada satu instansi yang tetap menolak, yaitu Terminal Bus Dalam Kota Kampungrambutan.

Alasannya, karena di terminal tersebut telah menghapuskan sistem peron. "Ya, memang, beberapa instansi sudah bisa menerima kupon PMI, hanya Terminal Bus Dalam Kota Kampungrambutan saja yang tetap menolak. Hal itu karena di sana sudah tidak memberlakukan sistem peron bagi orang yang masuk ke dalam terminal," katanya. (red/*bj)

PKK Kelurahan Cilangkap Jadi Percontohan

JAKARTA, MP - Tak berlebihan jika PKK Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, dijadikan percontohan di Jakarta Timur. Apalagi mengingat banyak keunggulan yang dimiliki PKK kelurahan itu, di antaranya pertanian, penghijauan, pembuatan lubang biopori, komposting, serta usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

Tak hanya itu, secara khusus PKK kelurahan ini memiliki peternakan ikan patin milik keluarga H Syafii yang mengajak kader PKK di wilayahnya bekerja sama mengolah berbagai makanan dari ikan patin. Hal itu dikatakan Ketua Umum TP PKK DKI Jakarta, Tatiek Fauzi Bowo saat meninjau kinerja para kader PKK di wilayah Jaktim, Jumat (6/11). Sebelumnya, Tatiek bersama rombongan juga telah meninjau kinerja para kader PKK tiga kelurahan di Jakbar, Jakut, dan Jakpus.

Dikatakan Tatiek, Kelurahan Cilangkap merupakan kelurahan yang secara khusus memiliki banyak keunggulan, menyimpan potensi pemberdayaan yang sangat besar, kemitraan yang terjalin rapi, partisipasi masyarakat, dan antusiasme kader yang tinggi.

“Ini bisa dijadikan contoh Tapi, jangan dijadikan beban dan jangan menuntut karena dalam menjalankan tugas sebagai kader PKK harus bertangggung jawab terhadap yang menjadi keunggulan di wilayahnya. Saya bersyukur bisa melihat langsung kondisi di sini, dan tanpa dibuat-buat,” ujar Tatiek di sela-sela meninjau kolam ikan patin di RW 03, Kelurahan Cilangkap.

Menurutnya, PKK Kelurahan Cilangkap ini bisa dijadikan acuan studi banding unggulan bagi kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Jaktim. “PKK Kelurahan Cilangkap akan menjadi show window bagi gerakan PKK, baik dari luar Jaktim maupun luar DKI,” katanya didampingi Ketua TP-PKK Jaktim, Eka Basmalah Murdhani.

Dia berharap, seluruh TP PKK mulai dari tingkat kelurahan hingga kota melakukan kegiatan yang berkesinambungan, terutama dalam menjalankan 10 program PKK. Sehingga, dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mandiri. “Sebab, program PKK dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, tujuan penilaian kinerja tahunan ini adalah mengevaluasi cara pengendalian dan pemantauan untuk mengetahui keberhasilan program PKK di setiap kelurahan yang ditunjuk masing-masing wilayah,” papar Tatiek.

Ketua TP-PKK Jakarta Timur, Eka Basmalah Murdhani mengaku senang dan bangga atas penilaian yang diberikan Ketua TP PKK DKI Jakarta, Tatiek Fauzi Bowo. “Saya senang mendengar beliau menyampaikan PKK Kelurahan Cilangkap bisa dijadikan percontohan," ujar Eka.

Menurutnya, PKK Kelurahan Cilangkap memiliki banyak keunggulan. Selain itu, kata Eka, Kelurahan Cilangkap memiliki luas lahan yang dapat dimanfaatkan para kader PKK dan masyarakat secara kebersamaan seperti berkebun. “Alhamdullillah, kekompakan para kader PKK di Kelurahan Cilangkap ini menjadi keunggulan kami,” katanya lagi. (red/*bj)

20 Persen Koperasi di Jaktim Tak Sehat

JAKARTA, MP - Dari sekitar 1.751 jumlah koperasi yang ada di Jakarta Timur, 20 persen di antaranya dalam kondisi tidak sehat. Karena itu, Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) Jaktim, menargetkan dalam setahun ini akan menyehatkan sebanyak 50 koperasi.

"Kami akan terus berusaha memberikan berbagai pelatihan kepada seluruh koperasi terutama koperasi yang dalam kondisi tidak sehat, agar lebih termotivasi dalam menjalankan usahanya. Karena kami punya target akan menyehatkan sebanyak 50 koperasi dalam setahun," ujar Sri Indrastuti, Kasudin KUMKMP Jaktim, saat membuka pelatihan bimbingan teknik (bintek) mengenai studi kelayakan dan manajemen koperasi dari Sudin KUMKMP Jaktim, di gedung Pewayangan Taman Mini Indonesia Indonesia (TMMI), Jaktim, Kamis (5/11).

Pada kesempatan itu, sebanyak 150 pengurus koperasi yang ada di Jaktim mendapatkan pelatihan bintek. Para pengurus koperasi yang hadir itu dimotivasi agar mampu menjalankan koperasinya serta mengajukan permohonan kredit kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perbankan. Sehingga dapat meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM) koperasi atau pengurus koperasi. Karena itu, setiap koperasi harus mampu bersaing serta menciptakan barang dagangan yang memadai sehingga usaha koperasi dapat berkembang.

Dijelaskan Sri Indrastuti, pihaknya berupaya agar seluruh koperasi di Jaktim menjadi lebih terampil dan andal. Sebab, dalam bintek tersebut para peserta diberikan pencerahan dan pelatihan dari beberapa narasumber yang merupakan para konsultan koperasi.

Para pengurus koperasi yang hadir bisa berbagi kisah seputar koperasi yang dijalankan dengan pengurus koperasi lainnya. Sementara itu dirinya juga akan menerima berbagai masukan dari pengurus koperasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

"Dari sini kita juga dapat mendapatkan masukan dari para pengurus koperasi yang hadir. Sehingga nantinya kita bisa usulkan pada program 2010 nanti," tambah Sri didampingi Kasi Koperasi Sudin KUMKMP Jaktim, Slamet Tardjo. (red/*bj)

5 Bangunan di Pondokkopi Dibongkar

JAKARTA, MP - Sedikitnya lima bangunan yang berada di kawasan RW 01, Pondokkopi, Durensawit, Jakarta Timur, Rabu (4/11) mulai dibongkar, menyusul pembangunan jalan tembus yang menghubungkan antara Pondokkopi, Jaktim dengan Bintara, Bekasi. Pembangunan jalan tersebut diupayakan rampung akhir Desember 2009.

Lima bangunan seluas 170 meter persegi yang dibongkar tersebut di antaranya, bangunan rumah tinggal milik Nurkomala, bengkel las listrik, showroom motor bekas, toko kelontong dan bangunan lapak. Sejatinya bangunan semi permanen yang dibongkar hari ini adalah tanah milik PT Kereta Api yang sudah lama dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat tinggal.

Sedangkan, sisa tanah warga seluas 420 meter persegi, ganti ruginya sudah dibayarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, jauh hari sebelumnya. Karena itu, tanah tersebut tak bermasalah. Bangunan yang dibongkar itu sudah dibebaskan oleh Dinas PU DKI Jakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Hak dengan ganti kerugian No. 6/44/IX/2002.

Dengan melibatkan sedikitnya 75 personil aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dipimpin oleh Wakil Walikota Jaktim, Asep Syarifudin, didampingi Kepala Satpol PP Jaktim, Tiangsa Surbakti, kelima bangunan tersebut langsung rata dengan tanah. ”Meskipun masih ada sebagian warga yang tinggal di lahan itu, untungnya mereka bisa menerima pembongkaran ini,” ujar Asep.

Berdasarkan pantauan di lapangan, warga terlihat mengemasi barang-barang mereka. Seperti pemilik lapak barang bekas serta bengkel las listrik yang masih buka, mereka mengemasi barang-barang berharganya. Pasalnya kawasan tersebut akan segera dibangun jalan tembus yang menghubungkan antara wilayah DKI Jakarta dengan wilayah Bekasi.

Pembangunan jalan tembus ini memang sempat tertunda sekitar lima tahun, karena masih adanya warga yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya. Padahal, data yang ada di Kantor Pertanahan Jaktim menyebutkan, tanah seluas 170 meter persegi itu adalah milik PT Kereta Api yang memang akan dijadikan jalan tembus untuk mengurai kemacetan di sebagian wilayah Jaktim.

”Kami berharap akses jalan ini bisa cepat selesai sehingga bisa dilihat oleh investor agar mereka mau menanamkan modalnya. Sebab, jalan itu nantinya sebagai salah satu akses yang menghubungkan antara kawasan Sentra Primer Baru Timur dengan wilayah lain. Tentunya, juga mampu mengurangi kemacetan di wilayah Jaktim,” tambah Asep.

Kepala Satpol PP Jaktim, T Surbakti mengatakan lima bangunan yang dibongkar berada di atas tanah seluas 170 meter persegi yang merupakan milik PT KA. Untungnya tidak ada warga yang menentang pembongkaran ini.

”Lokasi yang dibebaskan ini nantinya akan dibangun jalan tembus yang sejajar dengan rel kereta api di Jl I Gusti Ngurahrai menuju Stasiun Cakung. Ditargetkan akhir 2009 ini, pembangunannya selesai,” jelas Surbakti. (red/*bj)

Murid SDN 05 Batuampar dan SMPN 126 Resah

JAKARTA, MP - Meski Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,7 miliar untuk membayar ganti rugi lahan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 05 Batuampar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 126 Jakarta Timur, namun pihak ahli waris hingga kini masih belum bisa menerima uang ganti rugi tersebut. Bahkan melalui pengacaranya, ahli waris mengancam akan menyegel dua gedung tersebut, Selasa (10/11).

Seyogyanya pembayaran ganti rugi segera dilakukan. Namun Muchtar Pakpahan, pengacara Weni Azis selaku pemilik lahan, dengan arogan membatalkan kesepakatan yang dibuatnya dengan Pemprov DKI. Kini ia minta agar Pemprov DKI membayar uang sewa gedung atas lahan tersebut selama 31 tahun. Mereka juga menolak jika ganti rugi itu tidak dibayar 100 pesen persen. Padahal, sesuai UU yang berlaku, sebidang tanah yang suratnya masih berbentuk girik, maka dibayar hanya 90 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP-red).

"Sekarang kami datang untuk memberitahukan bahwa Selasa (10/11) yang akan datang, gedung ini akan kami pagar. Agar dalam waktu seminggu ini dicarikan tempat untuk kegiatan belajar mengajar siswa. Kalau tidak, mari kembali ke kesepakatan agar tidak ada potongan 10 persen. Kami akan jual lahan ini dengan harga pasar, kebetulan hari Sabtu nanti sudah ada peminatnya, makanya Selasa depan gedung kami segel," kata Pakpahan dengan nada mengancam, saat mendatangi SMPN 126, Selasa (3/11).

Kontan saja ulah mereka membuat resah orangtua murid dan pelajar yang ada di dua sekolah tersebut. Pasalnya, sejak pihak ahli waris mondar-mandir ke sekolah, para pelajar jadi tidak konsentrasi belajar. Apalagi kehadiran mereka, disertai dengan wartawan dan petugas polisi pamong praja. Praktis, konsentrasi belajar mereka menjadi buyar.

Sebut saja misalnya, Ani (nama samaran-red) salah seorang pelajar kelas 2 SMPN 126. Ia bersama teman-temannya tidak mengetahui kalau lahan yang dijadikan gedung sekolahnya itu tengah bermasalah. Kendati begitu, ia berharap Pemprov DKI segera mencarikan jalan keluarnya sehingga KBM tidak terganggu.

“Kami hanya ingin belajar dengan tenang. Yang kami dengar atau baca di Koran, sekolah kami mau disegel karena tanahnya mau diambil pemiliknya. Kalau disegel, kami mau sekolah di mana? Kok yang punya tanah nggak punya nurani ya dengan siswa-siswa yang bersekolah di sini?” keluh satu siswa yang diiyakan teman-temannya.

Kuslani, Kepala SMPN 126 berharap agar tim pengacara ahli waris bersikap bijak dalam menghadapi persoalan tersebut. Pasalnya, tindakan mereka sangat memengaruhi jiwa pelajar yang notabene merupakan generasi penerus bangsa.

"Kami berharap penyegelan itu tidak perlu terjadi di sini. Kalaupun mau dipagar, cukup lah pagar yang sudah ada di sini, tidak perlu gedung ini dipagari lagi sehingga pelajar dapat konsentrasi belajar," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta, menurutnya, sudah sangat kooperatif dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam menghadapi persoalan tersebut. Buktinya, anggaran untuk ganti rugi atas lahan yang selama ini digunakan untuk gedung SDN 05 Batuampar dan SMPN 126 Kramajati ini sudah ada dan tinggal dibayar. "Saya yakin tidak akan disegel karena akan ada perundingan ulang," sambungnya.

Kasie Pendidikan Dasar Kecamatan Kramatjati, Supriyadi mengatakan, hendaknya pihak pengacara ahli waris tidak serta merta melakukan penyegelan. Karena hal ini sangat berdampak pada psikologis anak-anak di sekolah. Apalagi pihak Pemprov DKI telah menyediakan anggaran untuk pembayaran ganti rugi. Ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI memiliki niat yang positif.

"Uangnya kan sekarang sudah ada di Sudin Dikdas Jakarta Timur, tinggal dibayar saja. Kenapa harus ada segel menyegel lagi, kan bisa dibicarakan bersama. Saya barusan dapat telepon dari Pak Kasudin, agar pengacara pemilik lahan, besok datang ke kantor untuk membicarakan hal ini lebih lanjut," ungkap Supriyadi.

Menurutnya, pada Rabu (4/11) besok, Kasudin Dikdas Jakarta Timur, Zainal Abidin, meminta agar tim pengacara ahli waris datang ke kantornya membicarakan hal tersebut. Diharapkan, dari pertemuan tersebut semuanya akan tuntas. (red/*bj)

Kafe Liar di Rusun Seruni Bakal Ditertibkan

JAKARTA, MP - Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur pekan depan akan menertibkan kafe-kafe liar di lahan garapan Rumah Susun (Rusun) Seruni, Pulogebang, Cakung. Sebab, keberadaan kafe tersebut mengganggu kenyamanan warga setempat.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Jaktim, Sutia, menegaskan telah meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jaktim serta aparat kecamatan dan kelurahan secepatnya menertibkan kafe-kafe liar di kawasan itu.

”Kami berikan waktu hingga pekan depan untuk menertibkan kafe-kafe liar itu. Hal ini untuk menghindari pertikaian di antara pemilik kafe dengan warga yang tinggal di kawasan itu. Apalagi, pemilik kafe liar telah memanfaatkan lahan kosong itu tanpa izin,” tegas Sutia, Selasa (3/11).

Sebelumnya, di lokasi sempat terjadi kericuhan antara warga dengan pemilik kafe yang berujung penyerbuan ke lokasi yang berada di Jl Komarudin itu. Untungnya, peristiwa itu tak berujung pada adu fisik dan mampu diredam petugas keamanan, kendati sempat diwarnai adu mulut.

”Ini sebenarnya tugas dari Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jaktim. Kenapa kafe-kafe itu bisa berdiri di lokasi yang tidak semestinya, terlebih berdekatan dengan pemukiman warga. Jadi, wajar jika warga merasa sangat terganggu," ungkapnya.

Sutia menambahkan, pekan depan Pemkot Jaktim hanya memfokuskan menertibkan sejumlah kafe di kawasan itu yang dirasa sangat mengganggu warga. Sedangkan mengenai penertiban bangunan rumah tinggal yang jumlahnya mencapai puluhan belum ditentukan.

Sebab, untuk menertibkan puluhan bangunan itu, butuh perencanaan matang. Apalagi, jumlah penghuninya juga semakin banyak. "Untuk pekan depan, kami hanya fokus kepada kafe-kafe liar saja. Sedangkan untuk menertibkan bangunan liar membutuhkan perencanaan matang. Karena kami juga harus mengupayakan agar mereka mendapatkan lahan pengganti," ungkapnya. (red/*bj)

Warga Pulogebang 'Geruduk' Lapo Remang-remang

JAKARTA, MP - Puluhan warga yang tinggal di lahan garapan Rumah Susun Seruni, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,Minggu (1/10) dini hari menggeruduk tiga warung lapo remang-remang yang berada di Jalan Sentral Primer Pulogebang. Mereka merasa terganggu dengan keberadaan lapo tersebut yang memasang musik kencang layaknya bar dan kafe. Untungnya, tak ada jatuh korban karena 11 petugas Satpol PP Kecamatan Cakung dan lima anggota Polsek Cakung segera mendatangi lokasi.

"Kami sangat terusik dengan keberadaan mereka, selain kami tak bisa tidur setiap malam karena musiknya keras-keras. Bahkan kadang-kadang mereka sampai pagi dini hari. Ironisnya, kini tak sedikit perempuan nakal ikut mangkal di tempat tersebut," teriak Ny. Simanjuntak yang turut menggeruduk tiga lapo tuak di lokasi tersebut.

Ia menambahkan, tiga lapo tuak yang juga dijadikan bar dan cafe itu sudah kerap diperingati warga agar jam operasi mereka dibatasi. Namun, permintaan warga tidak ditanggapi, malah sebaliknya pemilik lapo mengancam warga dengan senjata tajam.

"Kesabaran kami sudah habis, kalau dibiarkan akan menjadi-jadi. Bagaimana nanti keluarga kami khususnya anak-anak melihat pemandangan kurang bagus tersebut di lingkungan kami. Dan kami meminta agar pihak terkait menertibkan keberadaan lapo yang dijadikan warung remang-remang itu sudah menjamur di lingkungan ini," teriak Ny. Simanjuntak lagi.

Hal serupa juga diungkapkan Sinaga, warga sekitar yang juga mengaku resah dengan keberadaan lapo remang-remang tersebut. Menurutnya, lapo remang-remang itu sudah ada sejak lama, dan warga sudah melayangkan surat protes ke instansi terkait namun tak ada tanggapan. "Sepertinya mereka dipelihara oleh aparat," tudingnya dengan nada kesal.

Selain membuat warga terganggu tak bisa tidur, sambungnya, di lapo remang-remang itu juga kerap dijadikan tempat prostitusi. "Di dalam sana juga ada kamar-kamar, bapak periksa aja ke dalam. Pengakuannya sudah ada ijin dari Sudin Pariwisata Jakarta Timur. Masa sih tempat begini diijinkan pemerintah," katanya sembari menambahkan ada 200 kepala keluarga yang tinggal di lahan garapan milik rumah susun Seruni Pulogebang tersebut.

Ia menambahkan, lapo remang-remang yang sangat berdekatan dengan pemukiman warga itu adalah milik Siregar, Naibaho, dan Sianturi. Selain itu ada lima lapo lapo remang-remang lainnya yang ada di sepanjang jalan tersebut.

Sementara itu para pemilik lapo remang-remang merasa tak terima dengan perlakuan warga yang melakukan protes dan sempat terjadi cekcok mulut antara warga yang kebanyakan ibu-ibu tersebut. Bahkan ada pengunjung lapo yang saat itu sedang mabuk mengajak berkelahi. Untungnya ada lima petugas Polsek Cakung dan 11 petugas Satpol PP Kecamatan Cakung yang segera mendatangi lokasi.

Namun demikian, warga menuding petugas datang bukan untuk membela kepentingan publik tapi untuk melindungi pemilik lapo remang-remang tersebut. "Kami heran kok petugas tidak menertibkan mereka, malah kami yang dipersoalkan. Bahkan pemilik lapo yang membawa senjata tajam tak ditangkap dan diproses. Sudah jelas, dia membawa senjata tajam. Mereka itu sudah saling berkordinasi," tuding Sinaga yang mengaku sudah habis lebaran lalu pihaknya melayangkan surat protes tetapi tak ditanggapi.

Berdasarkan pantauan beritajakarta.com, keberadaan lapo remang-remang di sepanjang Jalan Sentral Primer Pulogebang, cakung, Jakarta Timur itu memang sudah sangat meresahkan. Pasalnya, mereka beroperasi hingga dini hari, ditambah lagi tak sedikit perempuan nakal yang diperkerjakan di lapo tersebut. Bahkan di sana kerap terjadi keributan antara pengunjung lapo yang dalam keadaan mabuk.

"Sejatinya, petugas terkait melakukan penindakan tegas dan penertiban, jangan sampai sudah menjamur dan sudah ada korban baru bertindak," tandas Sinaga lagi yang mengaku heran saat bulan puasa pun lapo remang-remang itu tetap beroperasi dan keamanan lokasi itu dipegang oleh salah satu ormas suku tertentu. (cok)